- Home
- Tentang kami
- Visa dan migrasi
- Berkunjung ke Australia
- Services for Australians
- Berbisnis dengan Australia
- Belajar di Australia
- Kerjasama pembangunan
- Media
- Tentang Australia
- Hubungan Australia-Indonesia
- Agenda kegiatan
- English
Siaran Media
16 Desember 2009
Komisi Internasional untuk Non-Proliferasi dan Pelucutan Nuklir: Peluncuran Laporan di Tokyo pada 15 Desember 2009
Perdana Menteri Australia Kevin Rudd dan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama meluncurkan laporan Komisi Internasional tentang Non-Proliferasi dan Pelucutan Nuklir, Menghapus Ancaman Nuklir: Agenda yang Praktis untuk Para Pembuat Kebijakan Global, pada upacara di Tokyo pada 15 Desember 2009.
Laporan setebal 230 halaman tersebut, paling komprehensif, merupakan produk kesepakatan bulat dari panel global independen yang terdiri dari 15 komisaris, termasuk Duta Besar Wiryono Sastrohandoyo dari Indonesia.
Laporan komisi tersebut didukung oleh dewan penasihat internasional tingkat tinggi dan jaringan pusat penelitian di seluruh dunia yang bersama-sama membawa tingkat kepakaran teknis dan kebijakan yang luar biasa, dan pengalaman strategis dan politis, pada proses pengambilan keputusan dan konsultasi Komisi selama satu tahun.
Komisi tersebut dibentuk sebagai prakarsa bersama Pemerintah Australia dan Jepang pada Juli 2008 dan diketuai bersama oleh mantan menteri luar negeri Australia, Gareth Evans, dan mantan menteri luar negeri Jepang, Yoriko Kawaguchi.
Analisa rinci laporan tersebut secara tajam fokus pada rekomendasi kebijakan, dan agenda praktis jangka pendek, menengah dan panjang, menangani seluruh masalah yang terkait dengan non-proliferasi nuklir, pelucutan senjata dan pemanfaatan energi nuklir secara damai – isu-isu yang para pembuat kebijakan kini sedang perdebatkan dalam konteks Konferensi Kaji Ulang Non-Proliferasi 2010 dan jangka waktu sesudahnya.
Laporan tersebut secara rinci menggambarkan apa yang diperlukan oleh para pengambil kebijakan dan bagaimana kesempatan tersebut dapat dan harus direbut. Laporan tersebut mencatat bahwa dengan adanya kepemimpinan baru Amerika Serikat dan Rusia yang memiliki komitmen serius terhadap aksi pelucutan senjata nuklir, hadir kesempatan baru – untuk pertama kalinya sejak awal tahun-tahun pasca-Perang Dunia II dan pasca-Perang Dingin – untuk menghentikan, dan membalikkan, masalah senjata nuklir.
Titik awal laporan tersebut adalah bahwa status quo nuklir bukanlah suatu pilihan. Senjata nuklir adalah satu-satunya senjata yang pernah diciptakan dengan kapasitas untuk menghancurkan kehidupan di planet, dan jumlah senjata yang kini ada bisa menghancurkannya beberapa kali. Sepanjang senjata nuklir masih ada, senjata ini dapat digunakan pada suatu waktu, secara tidak sengaja, salah perhitungan atau sesuai dengan rencana. Laporan tersebut mencatat bahwa masalah senjata nuklir sekurangnya setara dengan perubahan iklim dalam hal tingkat keparahannya – dan lebih cepat potensi dampaknya.
Laporan tersebut membuat evaluasi secara rinci ancaman dan risiko yang terkait dengan kegagalan untuk membujuk negara-negara yang kini memiliki senjata nuklir untuk melepaskan senjata mereka, untuk mencegah negara lain memperolehnya, untuk menghentikan teroris memperoleh akses ke senjata tersebut, dan untuk mengelola dengan tepat perluasan cepat energi nuklir sipil.
Di antara 76 rekomendasi signifikan laporan tersebut termasuk:
- Seluruh negara yang belum menandatangani dan meratifikasi Traktat Larangan Tes Komprehensif harus segera melakukannya tanpa syarat dan tanpa ditunda-tunda.
- Penentuan target ‘titik minimalisasi’ jangka menengah – untuk dicapai pada 2025 – dunia dengan kurang dari 2.000 pucuk senjata nuklir – lebih dari 90 persen pengurangan senjata nuklir mutakhir.
- Paket penuh hasil yang direkomendasikan untuk Konferensi Kaji Ulang Traktat Non-Proliferasi, termasuk usulan baru pernyataan 20 poin tentang pelucutan senjata, langkah-langkah baru yang tegas melawan proliferasi, dan usulan pendekatan untuk memajukan zona bebas isu senjata pemusnah massal di Timur Tengah.
- Permohonan untuk gerakan dini oleh negara-negara bersenjata nuklir untuk menghaluskan doktrin nuklir mereka untuk membatasi peran senjata nuklir dan memberi jaminan yang jelas bahwa senjata tersebut tidak akan digunakan melawan negara tanpa senjata nuklir, dan pemikiran ulang pendekatan yang ada tentang ‘perluasan pencegahan’ atau ‘extended deterrence’.
- Dukungan untuk pengembangan lebih jauh energi nuklir sipil, tunduk pada keamanan yang efektif, langkah-langkah pengamanan dan keselamatan, dan dengan perhatian yang jauh lebih banyak pada teknologi resisten proliferasi dan untuk menciptakan disinsentif pada negara yang mengembangkan fasilitas pengayaan dan pemrosesan kembali mereka sendiri.
- Dukungan kuat bagi delegitimasi terus-menerus senjata nuklir, dan pencapaian akhir dunia bebas dari senjata nuklir secara penuh, sementara mengakui banyak kondisi sulit yang akan harus dipenuhi sebelum gerakan dari tingkat minimum ke nol dapat tercapai.
Teks lengkap laporan tersebut dan informasi latar belakang lebih lanjut tersedia dalam jaringan di www.icnnd.org.
Pertanyaan Media:
Jenny Dee, Counsellor (Public Affairs) tel. (021) 2550 5290 hp. 0811 187 3175